JAKARTA, 2 Juni 2026 — Persidangan perkara dugaan korupsi proyek Digitalisasi Pendidikan melalui pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak yang semakin menentukan. Setelah Terdakwa Nadiem Makarim melalui tim penasihat hukumnya menyampaikan pledoi atau nota pembelaan setebal 1.334 halaman ditambah 16 halaman pembelaan pribadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut berdiri di atas fakta persidangan dan alat bukti, bukan opini publik ataupun narasi yang berkembang di ruang digital.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan JPU usai sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026). Dalam keterangannya kepada media, JPU Parade Hutasoit menegaskan bahwa seluruh proses penuntutan yang dilakukan tim jaksa semata-mata didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung.
Menurut JPU, pihaknya menghormati hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Namun demikian, setiap argumentasi yang diajukan harus dapat diuji berdasarkan alat bukti dan fakta yang telah diperiksa secara terbuka di hadapan majelis hakim.
“Pledoi merupakan hak terdakwa dan penasihat hukumnya. Namun dalam perkara pidana, penilaian terhadap suatu argumentasi harus tetap berangkat dari fakta persidangan serta alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana,” ujar JPU.
Tim jaksa menyatakan akan memberikan jawaban resmi melalui replik yang dijadwalkan dibacakan pada sidang berikutnya tanggal 9 Juni 2026. Replik tersebut akan menjadi sarana bagi jaksa untuk menanggapi berbagai poin yang dianggap perlu diluruskan atau dijawab secara hukum.
Pledoi Ribuan Halaman Jadi Sorotan
Besarnya volume pledoi yang diajukan menjadi salah satu perhatian dalam persidangan. Dokumen pembelaan yang mencapai lebih dari seribu halaman menunjukkan kompleksitas argumentasi yang dibangun pihak terdakwa.
Meski demikian, JPU menegaskan bahwa ukuran dokumen tidak menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian hukum. Yang terpenting adalah apakah argumentasi tersebut memiliki korelasi langsung dengan fakta persidangan dan didukung alat bukti yang sah.
Dalam keterangannya, JPU bahkan menyoroti adanya sejumlah narasi dalam pledoi yang dinilai tidak berangkat dari fakta-fakta yang terungkap selama empat bulan persidangan berlangsung.
Menurut jaksa, terdapat beberapa klaim yang perlu diuji secara lebih kritis karena dianggap tidak sejalan dengan konstruksi pembuktian yang telah dipaparkan dalam surat tuntutan.
Klaim Keuntungan Negara Rp3,9 Triliun Dipertanyakan
Salah satu poin yang mendapat sorotan tajam dari JPU adalah klaim yang menyebut pengadaan Chromebook justru menghasilkan keuntungan bagi negara hingga Rp3,9 triliun.
Jaksa mempertanyakan dasar argumentasi tersebut karena menurut hasil pembuktian yang disusun dalam surat tuntutan, ditemukan indikasi kuat adanya kemahalan harga dalam pengadaan perangkat Chromebook.
Fakta yang diungkap di persidangan menunjukkan bahwa Chromebook dengan spesifikasi terendah yang secara umum bernilai sekitar Rp3 jutaan justru dibeli dengan harga mencapai kisaran Rp6 jutaan per unit.
Temuan tersebut menjadi salah satu aspek yang dinilai relevan dalam menilai apakah proses pengadaan telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Ketika terdapat selisih harga yang signifikan, maka hal itu menjadi bagian dari fakta yang harus diuji secara hukum dan menjadi perhatian dalam pembuktian perkara,” ungkap JPU.
Persoalan kemahalan harga inilah yang sejak awal menjadi salah satu fokus utama dalam perkara yang menarik perhatian publik tersebut.
Anggaran Dinilai Muncul Secara Tiba-Tiba
Jaksa juga menyoroti keterangan terdakwa yang menyatakan tidak menyarankan program pengadaan Chromebook.
Menurut JPU, terdapat fakta yang perlu dicermati lebih lanjut karena anggaran pengadaan dalam jumlah besar tersebut muncul pada periode ketika terdakwa menjabat sebagai Menteri Pendidikan.
Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai proses lahirnya kebijakan, mekanisme penganggaran, serta pihak-pihak yang berperan dalam mendorong program tersebut hingga terealisasi.
Jaksa menilai aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai konstruksi perkara dan melihat hubungan antara kebijakan, pengambilan keputusan, serta potensi kerugian yang diduga timbul.
Dalam perkara korupsi, pembuktian tidak hanya menyangkut tindakan fisik semata, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang melatarbelakanginya.
Karena itu, seluruh rangkaian kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan proyek pengadaan Chromebook menjadi bagian yang terus didalami dalam proses persidangan.
Google Tidak Masuk Dakwaan, Ini Penjelasan JPU
Salah satu isu yang cukup sering muncul dalam ruang publik adalah pertanyaan mengenai tidak dimasukkannya Google sebagai pihak yang didakwa dalam perkara ini.
Menanggapi hal tersebut, JPU memberikan penjelasan yang cukup tegas.
Menurut jaksa, fokus perkara yang sedang diperiksa bukan pada keberadaan Google sebagai investor, melainkan pada dugaan adanya unsur niat jahat atau mens rea yang ditemukan pada personal terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
JPU menjelaskan bahwa Google dalam konstruksi perkara ini dipandang sebagai investor pada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan terdakwa melalui Gojek.
Namun hingga proses pembuktian berjalan, jaksa menyatakan tidak menemukan indikasi keterlibatan Google dalam dugaan niat jahat yang menjadi inti dakwaan.
Karena itu, fokus penegakan hukum diarahkan kepada pihak-pihak yang berdasarkan alat bukti dinilai memiliki relevansi langsung dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
Penjelasan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik mengenai posisi perusahaan teknologi global tersebut dalam perkara yang sedang berjalan.
JPU Bantah Keras Tuduhan Bernuansa Politik
Di tengah tingginya perhatian publik terhadap kasus ini, muncul pula berbagai tudingan yang mengaitkan proses hukum dengan kepentingan politik tertentu.
Terhadap tudingan tersebut, JPU menyampaikan bantahan secara tegas.
Jaksa menegaskan bahwa seluruh proses yang berjalan merupakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang murni berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak ada dasar politik yang menjadi pijakan dalam penyusunan dakwaan maupun tuntutan.
“Perkara ini ditangani berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dan seluruh tindakan penuntutan dilakukan berdasarkan fakta persidangan,” tegas JPU.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat perkara yang melibatkan tokoh publik sering kali memunculkan berbagai spekulasi dan interpretasi yang berkembang di luar ruang sidang.
Namun dalam sistem peradilan pidana, penilaian akhir tetap berada di tangan majelis hakim yang akan mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, tuntutan, pembelaan, serta argumentasi hukum yang diajukan para pihak.
Opini Publik Bukan Ukuran Kebenaran Hukum
Sorotan lain yang mencuat dalam perkara ini adalah besarnya dukungan publik terhadap terdakwa, baik di media sosial maupun kehadiran sejumlah pendukung di ruang persidangan.
JPU memandang fenomena tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat yang sah.
Namun demikian, jaksa mengingatkan bahwa opini publik tidak selalu identik dengan kebenaran hukum.
Menurut JPU, masyarakat kemungkinan belum memperoleh gambaran secara utuh mengenai seluruh fakta yang terungkap selama empat bulan proses persidangan berlangsung.
Karena itu, pembentukan opini publik sering kali dipengaruhi oleh potongan informasi yang beredar, bukan keseluruhan fakta yang telah diperiksa secara resmi di pengadilan.
Dalam konteks penegakan hukum, yang menjadi dasar penilaian bukan jumlah dukungan ataupun popularitas seseorang, melainkan fakta, alat bukti, dan pertimbangan hukum yang diuji secara objektif.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang sidang merupakan arena pencarian kebenaran hukum, bukan arena pertarungan popularitas.
Menanti Replik Penentu
Dengan telah dibacakannya pledoi, perhatian publik kini tertuju pada agenda sidang berikutnya yang akan menghadirkan replik dari Jaksa Penuntut Umum.
Replik tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu momen penting karena berisi jawaban resmi terhadap berbagai argumentasi yang diajukan pihak terdakwa.
Publik pun menantikan bagaimana tim jaksa membedah satu per satu poin pembelaan yang telah disampaikan dalam dokumen setebal lebih dari seribu halaman tersebut.
Yang jelas, perkara dugaan korupsi Digitalisasi Pendidikan melalui pengadaan Chromebook kini memasuki fase krusial yang akan sangat menentukan arah putusan akhir majelis hakim.
Di tengah derasnya opini, dukungan publik, dan perdebatan yang berkembang di ruang digital, satu prinsip yang kembali ditegaskan oleh JPU tetap menjadi pijakan utama: kebenaran hukum harus dibangun di atas fakta persidangan dan alat bukti, bukan persepsi yang berkembang di luar ruang sidang.
