INDRAGIRI HILIR — Kepemimpinan tidak selalu lahir dari ruang rapat. Di tengah situasi yang menuntut kecepatan, keberanian mengambil keputusan dan kemampuan menggerakkan banyak pihak, seorang pemimpin justru diuji dari seberapa cepat ia hadir ketika masyarakat membutuhkan.
Gambaran itulah yang terlihat dalam kiprah Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., sepanjang sepekan terakhir.
Dalam rentang waktu kurang dari satu minggu, jajaran Polres Indragiri Hilir menghadapi sejumlah persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Mulai dari keresahan warga akibat serangan kera liar, ancaman kebakaran hutan dan lahan gambut, hingga pelayanan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Tiga persoalan berbeda karakter itu membutuhkan pendekatan berbeda pula. Namun benang merahnya sama: kecepatan bertindak, ketegasan dalam mengambil keputusan, kemampuan membangun koordinasi dan keberanian hadir langsung di lapangan.
Di bawah komando AKBP Donny Eko Listianto, Polres Inhil berusaha menunjukkan bahwa tugas kepolisian bukan semata-mata menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Lebih dari itu, polisi harus mampu menjadi institusi yang hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan nyata—baik ancaman kriminalitas, bencana lingkungan, gangguan satwa maupun persoalan sosial.
Sosok AKBP Donny pun terlihat tidak memilih bekerja hanya dari balik meja. Ketika situasi membutuhkan kehadiran pemimpin, ia turun langsung, melihat persoalan dari dekat, memastikan personel bergerak dan memastikan koordinasi antarinstansi tidak berhenti pada tataran rapat.
KERA LIAR MENEROR WARGA, KAPOLRES TURUN LANGSUNG
Keresahan warga Tembilahan menjadi salah satu ujian nyata kepemimpinan AKBP Donny. Seekor kera ekor panjang berukuran besar dilaporkan berkeliaran dan menyerang warga secara acak. Gangguan tersebut bukan lagi sekadar persoalan keberadaan satwa liar di permukiman, tetapi telah berkembang menjadi ancaman keselamatan masyarakat. Hingga 5 Agustus 2026, tercatat sebanyak 18 kasus serangan yang menimpa warga. Sejumlah korban bahkan mengalami luka akibat gigitan dan membutuhkan penanganan medis, termasuk tindakan penjahitan.
Situasi tersebut tentu tidak bisa dihadapi secara serampangan. Penanganan satwa liar memiliki konsekuensi keselamatan sekaligus aspek konservasi yang harus diperhatikan. Di sinilah kepemimpinan AKBP Donny terlihat.
Pada Minggu, 2 Agustus 2026, Kapolres bersama Bupati Indragiri Hilir H. Herman, jajaran pemerintah daerah, BPBD, Damkar serta unsur terkait turun melakukan penyisiran. Kehadiran langsung pimpinan kepolisian di lokasi memberikan pesan bahwa persoalan yang mengganggu keselamatan masyarakat tidak boleh dianggap remeh. Bagi AKBP Donny, keselamatan warga menjadi prioritas, tetapi penanganan satwa juga harus dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan.
Langkah berikutnya diperkuat melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau pada Rabu, 5 Agustus 2026. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting karena penanganan satwa liar membutuhkan keahlian dan kewenangan teknis dari instansi terkait.
“Langkah kami bukan sekadar mengejar, melainkan mengamankan demi keselamatan warga sekaligus memperlakukan satwa sesuai aturan konservasi. Kami pastikan tidak ada lagi korban jatuh,” tegas AKBP Donny.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pendekatan yang tidak semata-mata mengedepankan tindakan represif. Ada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap aturan konservasi. Polri mengambil posisi sebagai pengamanan masyarakat, sementara BKSDA menjalankan langkah teknis penanganan satwa, termasuk pemasangan perangkap khusus.
Pola kerja seperti ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Justru kepiawaian pemimpin diuji dari kemampuannya mengidentifikasi persoalan, memilih pihak yang tepat, membagi tugas dan memastikan seluruh unsur bekerja dalam satu tujuan.
DARI KERA LIAR, BERLANJUT KE ANCAMAN KARHUTLA
Belum selesai persoalan gangguan satwa liar, ancaman berbeda muncul pada Kamis, 6 Agustus 2026. Kali ini bukan hewan liar, melainkan api yang mengancam ekosistem dan keselamatan masyarakat. Titik api terpantau di kawasan lahan gambut seluas sekitar 10 hektare di Dusun Mekar Jaya, Desa Kerta Jaya, Kecamatan Kempas.
Karakter lahan gambut membuat penanganan kebakaran tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa. Api dapat menjalar di bawah permukaan tanah, sementara kondisi lokasi yang sulit dijangkau, ditambah angin kencang, membuat proses pemadaman semakin berat. Dalam situasi seperti itu, kecepatan menjadi faktor penting.
AKBP Donny tidak memilih menunggu persoalan membesar. Ia langsung turun ke lapangan dan memimpin pengerahan 89 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api serta masyarakat.
Strategi pemadaman tidak hanya diarahkan untuk mengejar titik api yang terlihat. Personel dibagi ke dalam beberapa bagian untuk melakukan pemadaman, penyekatan dan pendinginan secara menyeluruh. Langkah tersebut penting karena dalam penanganan kebakaran lahan gambut, api yang terlihat padam belum tentu berarti ancaman benar-benar berakhir. Titik panas di dalam tanah tetap harus diantisipasi agar api tidak kembali muncul.
Di tengah situasi tersebut, Kapolres memberikan penegasan yang sekaligus menjadi peringatan keras terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran.
“Kami tidak akan berhenti sampai api benar-benar mati. Selain memadamkan, kami juga selidiki siapa yang bertanggung jawab. Hukum harus ditegakkan, tidak boleh ada yang kebal,” tegasnya.
Kalimat tersebut memperlihatkan dua sisi penanganan karhutla yang dijalankan Polres Inhil. Pertama, respons kemanusiaan dan lingkungan, yakni memastikan api segera dikendalikan agar tidak mengancam masyarakat dan ekosistem.
Kedua, penegakan hukum, yakni mencari tahu penyebab kebakaran dan memastikan apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pemadaman bukan menjadi akhir dari persoalan. Penyelidikan terhadap penyebab kebakaran juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
SEHARI BERIKUTNYA, PESAN LINGKUNGAN DIPERKUAT
Komitmen terhadap perlindungan lingkungan kembali ditegaskan pada Jumat, 7 Agustus 2026, dalam Apel Siaga Darurat Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari. Dalam momentum tersebut, Kapolres kembali menunjukkan komitmennya terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penyerahan bibit pohon serta pembagian maklumat larangan pembakaran lahan menjadi simbol bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah membesar.
Pencegahan harus menjadi gerakan bersama. Polisi, pemerintah daerah, TNI, pemadam kebakaran, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan.
Dalam konteks ini, kepemimpinan AKBP Donny tidak berhenti pada tindakan pemadaman. Ia mendorong kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga masa depan masyarakat.
POLISI HADIR HINGGA KE PESISIR
Di tengah kesibukan menangani gangguan satwa dan karhutla, perhatian terhadap masyarakat pesisir juga tidak ditinggalkan.
Melalui Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairud Polres Inhil, jajaran kepolisian bergerak dalam kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi di kawasan Seberang Tembilahan pada Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut memperlihatkan wajah lain dari kepemimpinan AKBP Donny.
Jika dalam penanganan kera liar dan karhutla polisi dituntut sigap menghadapi ancaman, di kawasan pesisir polisi dituntut hadir dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan. Personel tidak hanya melaksanakan patroli perairan.
Mereka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat, membagikan bendera Merah Putih, menyerahkan lampu keamanan laut serta bibit mangrove.
Pesan yang dibawa cukup jelas: keamanan masyarakat pesisir tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan dan kelestarian lingkungan tempat mereka menggantungkan hidup.
Bagi masyarakat yang hidup dan bekerja di wilayah perairan, keamanan laut merupakan kebutuhan mendasar. Lampu keamanan laut, misalnya, bukan sekadar perlengkapan, tetapi dapat membantu meningkatkan keselamatan aktivitas masyarakat ketika berada di perairan.
Sementara penanaman mangrove membawa pesan ekologis jangka panjang. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga kawasan pesisir, melindungi garis pantai dan menopang ekosistem yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Kehadiran Polri harus terasa di darat maupun di laut. Kami tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga hadir untuk memudahkan dan melindungi masyarakat,” pesan Kapolres yang disampaikan melalui jajaran Satpolairud.
Pesan tersebut sekaligus mempertegas filosofi kepemimpinan yang dibangun AKBP Donny: polisi harus hadir bukan hanya ketika masyarakat berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, pelayanan dan kepedulian.
TEGAS TERHADAP PELANGGAR, HUMANIS TERHADAP RAKYAT
Jika seluruh rangkaian kegiatan tersebut ditarik dalam satu garis besar, terlihat karakter kepemimpinan AKBP Donny Eko Listianto yang berusaha memadukan ketegasan dan pendekatan humanis. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Di sisi lain, ia memperlihatkan bahwa kepolisian harus tetap dekat dengan masyarakat. Dua karakter tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan. Justru bagi seorang pemimpin kepolisian, ketegasan dan humanisme merupakan dua sisi yang harus berjalan bersama.
Ketegasan dibutuhkan agar hukum tidak kehilangan wibawa. Humanisme diperlukan agar kewenangan kepolisian tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. Dalam penanganan kera liar, misalnya, keselamatan warga menjadi prioritas tanpa mengabaikan aturan konservasi.
Dalam penanganan karhutla, pemadaman berjalan beriringan dengan penyelidikan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Sementara dalam Ekspedisi Merah Putih Presisi, kepolisian hadir membawa bantuan, perlengkapan keselamatan dan kepedulian terhadap lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa keamanan tidak dapat dipandang secara sempit.
Keamanan masyarakat mencakup rasa aman dari ancaman, keamanan lingkungan, keselamatan di laut, hingga kepastian bahwa aparat negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.
PEMIMPIN YANG HADIR, BUKAN SEKADAR MEMERINTAH
Salah satu pesan paling kuat dari rangkaian aktivitas tersebut adalah pentingnya keteladanan seorang pemimpin. Ketika Kapolres turun langsung ke lapangan, personel melihat bahwa tugas bukan sekadar perintah dari pimpinan. Ada contoh yang harus diikuti. Ketika pemimpin hadir di tengah masyarakat, warga juga mendapatkan kepastian bahwa persoalan mereka diperhatikan. Inilah yang membuat kepemimpinan di lapangan memiliki nilai strategis.
Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari seberapa baik ia menyusun instruksi, tetapi juga dari bagaimana instruksi itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
AKBP Donny memperlihatkan pola tersebut melalui tiga pendekatan: respons cepat, koordinasi kuat dan kehadiran langsung.
Respons cepat untuk mencegah masalah berkembang menjadi bencana. Koordinasi kuat agar seluruh sumber daya dapat digerakkan secara efektif. Kehadiran langsung untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.
POLRES INHIL DAN WAJAH POLISI YANG DEKAT DENGAN RAKYAT
Sepekan penuh aksi yang dijalani jajaran Polres Indragiri Hilir menjadi gambaran bagaimana institusi kepolisian dapat memainkan peran yang lebih luas di tengah masyarakat. Kera liar ditangani dengan mengutamakan keselamatan warga dan aturan konservasi. Karhutla dihadapi dengan pengerahan kekuatan gabungan sekaligus ancaman penegakan hukum terhadap pelaku. Masyarakat pesisir disapa melalui pelayanan sosial, bantuan kebutuhan dasar, perlengkapan keselamatan laut dan kepedulian terhadap lingkungan. Tiga persoalan, tiga pendekatan, tetapi satu semangat: melindungi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang Kapolres tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau jumlah personel yang dikerahkan.
Lebih jauh, seorang pemimpin kepolisian harus mampu menciptakan rasa aman, membangun kepercayaan publik, menggerakkan sinergi dan menghadirkan solusi ketika masyarakat menghadapi persoalan.
AKBP Donny Eko Listianto sedang menunjukkan wajah kepemimpinan tersebut di Indragiri Hilir. Ia harus tegas ketika hukum dilanggar. Ia harus cepat ketika keselamatan masyarakat terancam. Ia harus tenang ketika situasi membutuhkan strategi. Dan ia harus humanis ketika berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Pesan yang kemudian muncul dari rangkaian aktivitas tersebut sederhana tetapi kuat: Polri tidak boleh jauh dari rakyat.
Sebab bagi masyarakat, kehadiran aparat bukan hanya soal seragam dan kewenangan. Kehadiran itu harus terasa dalam bentuk perlindungan, pelayanan, kepastian dan tindakan nyata.
Dan di tengah luasnya wilayah Indragiri Hilir, dengan karakter geografis yang terdiri dari daratan, sungai, pesisir dan kawasan rawan bencana, tantangan tersebut tentu tidak ringan.
Karena itu, kepemimpinan yang mampu bergerak cepat, membangun sinergi dan turun langsung ke lapangan menjadi kebutuhan.
Sepekan penuh aksi AKBP Donny Eko Listianto memberikan satu gambaran: ketika pemimpin hadir di garis depan, personel bergerak lebih cepat, koordinasi menjadi lebih kuat, dan masyarakat mendapatkan keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.
Dari gangguan satwa liar hingga api di lahan gambut, dari jalanan permukiman hingga perairan pesisir, Polres Indragiri Hilir berupaya memastikan satu hal tetap berdiri tegak: keselamatan rakyat adalah prioritas, hukum harus ditegakkan, dan alam harus dijaga.
