Kuantan Singingi, Riau – Sosok Wakapolda Riau, Hengki Haryadi, kembali menjadi sorotan publik. Kamis (23/4/2026), ia memimpin langsung konferensi pers pengungkapan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polda Riau, tepatnya di Afdeling IV Estate Bukit Payung PT KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam kegiatan tersebut, terungkap hasil operasi penindakan aktivitas tambang ilegal yang berlangsung sejak Januari hingga April 2026. Sebanyak 29 kasus berhasil dibongkar dengan 54 tersangka diamankan, serta pemusnahan 1.167 unit rakit tambang ilegal di 210 lokasi berbeda. Fakta ini menjadi bukti konkret komitmen aparat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum secara berkeadilan.
Namun di balik ketegasan itu, publik juga melihat sisi lain dari Brigjen Hengki seorang pemimpin yang humanis, penuh empati, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Kehadirannya di tengah masyarakat bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan representasi kepemimpinan yang merangkul, mendengar, dan memberi solusi.
Humanis, Tegas, dan Dicintai Masyarakat
Dalam setiap kesempatan, Brigjen Hengki dikenal sebagai figur yang dekat dengan masyarakat religius dan adat. Ia tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat yang memahami nilai-nilai lokal.
“Penegakan hukum bukan semata-mata soal menghukum, tetapi juga bagaimana kita membangun kesadaran bersama. Kami ingin masyarakat memahami bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab moral dan spiritual,” ujar Hengki dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan humanis yang selama ini ia usung. Di tengah maraknya aktivitas PETI yang merusak lingkungan, ia tidak memilih jalan represif semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan green policing—strategi yang memadukan penegakan hukum dengan edukasi dan pencegahan.
Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat PETI bukan hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada aliran Sungai Kuantan.
“Lingkungan adalah titipan anak cucu kita. Jika hari ini kita abai, maka generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya. Karena itu, kami tidak akan memberi ruang bagi aktivitas ilegal ini,” tegasnya.
Sinergi dan Pendekatan Kultural
Dalam penanganan PETI, Brigjen Hengki menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut bahwa persoalan tambang ilegal tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga adat.
Ia secara khusus menyoroti peran dubalang sebagai penjaga hukum adat (living law) yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat.
“Dalam norma adat, merusak alam adalah pelanggaran serius. Kami ingin nilai-nilai ini kembali dihidupkan sebagai benteng moral masyarakat,” jelasnya.
Pendekatan ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polda Riau.
“Kami mendukung penuh. Penanganan PETI harus komprehensif, tidak hanya penindakan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar memiliki alternatif ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.
Memutus Rantai Kejahatan
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Ade Kuncoro Ridwan, menjelaskan bahwa operasi ini tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga memutus rantai logistik.
Dalam operasi tersebut, aparat juga mengamankan sekitar 4,5 ton BBM bersubsidi jenis solar yang digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, dengan dua tersangka.
“Ini bagian dari strategi besar untuk menghentikan aktivitas ilegal dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Sosok Pemimpin yang Dinantikan
Bagi masyarakat Kuantan Singingi, kehadiran Brigjen Hengki bukan hanya membawa ketegasan hukum, tetapi juga harapan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang disegani oleh bawahan, namun tetap rendah hati dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam arahannya, ia juga menyampaikan pesan tegas namun penuh kebijaksanaan kepada seluruh anggota kepolisian:
“Jadilah polisi yang tidak hanya ditakuti karena kewenangan, tetapi dihormati karena integritas. Tugas kita bukan sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.”
Ia menambahkan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
“Sekali kita kehilangan kepercayaan publik, maka akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Karena itu, saya tegaskan kepada seluruh anggota: bekerja dengan hati, jaga nama baik institusi, dan jangan pernah kompromi dengan pelanggaran,” pesannya.
Harapan untuk Masa Depan
Di akhir kegiatan, Brigjen Hengki menyampaikan harapan besarnya agar upaya penindakan PETI tidak hanya berhenti pada operasi semata, tetapi menjadi gerakan bersama.
“Saya berharap masyarakat tidak lagi tergoda untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Mari kita bangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas ilegal serta berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Operasi PETI yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Riau ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga cerminan kepemimpinan yang humanis, tegas, dan berintegritas. Di tengah tantangan kompleks yang dihadapi, Brigjen Hengki Haryadi tampil sebagai figur yang mampu menjembatani antara ketegasan hukum dan pendekatan kemanusiaan.
Dengan semangat “Melindungi Tuah, Menjaga Marwah”, langkah Polda Riau diharapkan menjadi inspirasi dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
