JAKARTA | Kliknusa.id – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen kuat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam menjaga transparansi serta memperkuat sinergi bersama Komisi VII DPR RI demi memastikan arah kebijakan pariwisata nasional berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI terkait tindak lanjut rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Menpar memaparkan capaian program unggulan, manfaat kebijakan, hingga strategi menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan. Setiap kebijakan dan program harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sektor pariwisata nasional,” tegas Menpar Widiyanti.
Sebagai langkah mitigasi terhadap tantangan global, Kemenpar telah menyiapkan strategi adaptif, termasuk pergeseran target pasar wisatawan yang akan diterapkan secara bertahap sesuai perkembangan geopolitik dunia.
“Kami terus melakukan penyesuaian strategi agar sektor pariwisata tetap tangguh dan adaptif. Harapan kami, kondisi global segera membaik sehingga pariwisata Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Menanggapi paparan tersebut, Komisi VII DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penataan struktur anggaran yang lebih proporsional, optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara, hingga penguatan kawasan prioritas seperti Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.
Selain itu, DPR juga mendorong penguatan sektor MICE internasional, optimalisasi kebijakan visa, peningkatan keamanan wisata melalui peran polisi pariwisata, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Dalam aspek promosi, strategi digital menjadi fokus utama dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Sementara pada sektor SDM, program vokasi diarahkan tidak hanya pada jumlah, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja nyata.
Menpar Widiyanti menyambut baik seluruh masukan tersebut sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Kami menyadari bahwa kolaborasi dan pengawasan dari Komisi VII DPR RI sangat penting. Ini menjadi penguat bagi kami untuk terus memastikan bahwa setiap program benar-benar berdampak, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kemenpar akan terus mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan regeneratif, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pariwisata Indonesia harus tumbuh dengan prinsip keberlanjutan. Kami ingin memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga, masyarakat lokal sejahtera, dan Indonesia menjadi destinasi unggulan dunia yang aman dan nyaman,” tutup Menpar Widiyanti.
Penulis: Sudirlam
Sumber: Kementerian Pariwisata RI
