Jakarta – Komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara berkeadilan kembali ditegaskan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) dan Otonomi Khusus Tahun 2027 Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (6/5).
Dalam forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemangku kepentingan pembangunan Papua tersebut, Wamen Viva Yoga menekankan bahwa program Trans Lokal merupakan salah satu instrumen penting negara untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus menghadirkan kesetaraan pembangunan di Tanah Papua.
Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Bupati Hermus Indou, Wakil Bupati Mugiyono, serta jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Papua Barat.
Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring melalui Zoom, Viva Yoga menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi terus berupaya menghadirkan paradigma baru transmigrasi yang lebih humanis, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat lokal. Menurutnya, transmigrasi saat ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi menjadi instrumen pemerataan pembangunan nasional.
“Untuk program transmigrasi di Papua, Kementerian Transmigrasi fokus pada Trans Lokal,” ujar Viva Yoga.
Ia menjelaskan bahwa Trans Lokal dirancang sebagai pendekatan pembangunan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat asli dan warga lokal untuk menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri. Program ini diyakini mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Menurut Viva Yoga, selama ini pembangunan di berbagai wilayah Indonesia sering menghadapi tantangan ketimpangan sosial, keterbatasan akses ekonomi, hingga kesenjangan infrastruktur. Karena itu, pemerintah hadir dengan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
“Trans Lokal bertujuan mengurangi ketimpangan sosial, mencegah konflik sosial, serta memastikan masyarakat lokal memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti program pembangunan,” tegasnya.
Lebih jauh, Wamen menilai Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia di masa depan. Namun, potensi tersebut harus diiringi pembangunan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan adat, dan pemerataan infrastruktur dasar.
Karena itu, Kementerian Transmigrasi terus mendorong masyarakat lokal agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan kawasan.
“Kita dorong transmigran lokal sebagai motor penggerak pembangunan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas karena menegaskan arah kebijakan transmigrasi yang kini semakin menempatkan masyarakat adat dan warga lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga juga memaparkan sejumlah program unggulan Kementerian Transmigrasi yang saat ini tengah dijalankan pemerintah, yakni Trans Tuntas, Trans Patriot, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, dan Trans Lokal.
Kelima program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi kawasan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, program Trans Lokal telah direalisasikan di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya Rempang Kota Batam Kepulauan Riau sebanyak 504 kepala keluarga, Pulau Nibung dan Sungai Baru Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah sebanyak 290 kepala keluarga, Keladen Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebanyak 50 kepala keluarga, hingga Domande Kabupaten Merauke Papua Selatan sebanyak 100 kepala keluarga.
Selain itu, program juga berjalan di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Kalimantan Utara.
Sementara untuk tahun 2026, pemerintah memfokuskan program Trans Lokal di tiga kawasan yakni Batam, Poso, dan Halmahera Tengah.
Meski demikian, Viva Yoga membuka peluang agar Papua Barat, khususnya Manokwari, dapat masuk dalam perencanaan program Trans Lokal berikutnya apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“Dalam Musrenbang RKPD ini bisa jadi ada aspirasi perencanaan Trans Lokal di Manokwari yang kemudian menjadi rekomendasi,” katanya.
Namun demikian, Wamen menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan lahan yang berstatus “clean and clear” sebelum kawasan ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi. Hal itu penting untuk mencegah konflik agraria dan tumpang tindih kepemilikan lahan di kemudian hari.
“Tidak boleh tumpang tindih dengan lahan kawasan lain. Bila terbukti sudah clean and clear, Tim Kementerian Transmigrasi akan melakukan penilaian,” paparnya.
Penegasan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan transmigrasi secara tertib, legal, dan menghormati hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat setempat.
Dalam pidatonya, Viva Yoga juga menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi yang ditunjukkan pemerintah daerah, tokoh adat, kepala suku, dan masyarakat Papua dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia mengaku senang karena Kementerian Transmigrasi dapat hadir langsung di Tanah Papua untuk membangun komunikasi, mendengar aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
“Kementerian Transmigrasi bersama para tokoh, kepala suku dan masyarakat bahu membahu membangun Papua,” ujarnya.
Sebelumnya, Viva Yoga juga melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog langsung dengan masyarakat, tokoh adat, dan kepala suku setempat. Selain melakukan sambung rasa dengan warga, Wamen juga meninjau rehabilitasi serta pembangunan fasilitas toilet sekolah.
Kunjungan itu dinilai menjadi simbol pendekatan humanis pemerintah pusat dalam membangun Papua, yakni tidak hanya berbicara soal program besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara nyata.
Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat persatuan, Viva Yoga turut menyampaikan pesan bijak tentang pentingnya menjaga kebersamaan dan persaudaraan dalam membangun Papua.
Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan pemerintah semata tanpa dukungan masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen bangsa.
“Papua adalah rumah besar Indonesia. Kita harus membangun dengan hati, dengan rasa hormat kepada budaya, adat istiadat, dan masyarakatnya. Negara hadir bukan untuk mengambil hak masyarakat, tetapi memastikan seluruh rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan,” tutur Viva Yoga.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga membangun harapan, martabat, dan masa depan generasi muda Papua.
“Kita ingin anak-anak Papua tumbuh dengan optimisme, mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, dan kesempatan yang sama untuk maju. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang tertinggal dalam pembangunan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Viva Yoga turut menyampaikan harapan besar agar Papua menjadi simbol persatuan, kemajuan, dan masa depan Indonesia.
Ia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Papua merupakan masa depan Indonesia.
“Pesan Presiden Prabowo Subianto, Papua adalah masa depan Indonesia,” ucap Viva Yoga.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Papua, baik melalui skema otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, maupun program transmigrasi berbasis masyarakat lokal.
Bagi banyak pihak, kehadiran Viva Yoga dalam Musrenbang RKPD Papua Barat bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan. Lebih dari itu, menjadi penanda bahwa pemerintah pusat ingin memastikan pembangunan Papua dilakukan secara inklusif, adil, dan menghormati nilai-nilai lokal.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan kawasan timur Indonesia, pendekatan Trans Lokal dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan daerahnya sendiri.
Dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan, pemerintah berharap tercipta stabilitas sosial, peningkatan ekonomi masyarakat, serta lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu mendorong kemajuan Papua secara berkelanjutan.
Kini, harapan besar itu bertumpu pada sinergi seluruh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dunia usaha, dan masyarakat, agar Papua benar-benar menjadi tanah harapan, tanah kemajuan, dan masa depan cerah bagi Indonesia.
