JAKARTA – Komitmen kuat untuk menghapus kemiskinan ekstrem di daerah terus diperkuat oleh pemerintah pusat dan daerah. Yandri Susanto bersinergi dengan Lalu Muhamad Iqbal dalam langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui konsep orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa. Selain itu, berbagai pihak seperti perusahaan dari berbagai sektor, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan turut dilibatkan untuk memaksimalkan potensi daerah.
“Jadi desa wisata akan kita intervensi juga bersama Pak Gubernur dan Bupati. Saya setuju dengan konsep Pak Gubernur, orkestrasi dan kolaborasi. Kita punya mitra sekitar 500 perusahaan yang kita wajibkan untuk bina desa,” tegas Mendes Yandri Susanto saat audiensi dengan Gubernur NTB di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, potensi alam NTB yang indah serta tanah yang subur menjadi modal besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengembangkan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat.
“Kita fokuskan pada peningkatan pendapatan ekonomi warga. Desa wisata dan ketahanan pangan akan kita intervensi secara serius agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah provinsi juga menyiapkan pendamping mandiri yang dibiayai dari anggaran daerah untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan tepat sasaran.
Pendamping tersebut bertugas melakukan verifikasi data masyarakat, memastikan bantuan dan program pembangunan diberikan secara akurat, serta mengawal keberlanjutan program pada tahun-tahun berikutnya.
“Kita orkestrasikan sesuai kebutuhan agar sampai ke desa. Ada dua bentuk intervensi, yaitu intervensi per kepala keluarga dan intervensi di level desa,” ujar Iqbal.
Pendamping mandiri tersebut nantinya akan bekerja bersama pendamping desa yang selama ini telah mendampingi masyarakat secara langsung. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat Program Desa Berdaya yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan ekonomi warga, serta mendorong kemandirian desa melalui optimalisasi potensi lokal.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong terbentuknya desa-desa tematik. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang desa menjadi pemasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) sekaligus mengoptimalkan fungsi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi desa.
Dengan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi dari pusat hingga desa, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa di NTB.
