JAKARTA |KlikNusa.id – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan arah kebijakan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 akan difokuskan pada percepatan digitalisasi, penguatan sistem merit, serta kontribusi nyata birokrasi dalam mendukung efisiensi kebijakan nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta. Menurutnya, seluruh program kerja BKN diarahkan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola ASN yang modern dan responsif terhadap kebutuhan bangsa,” tegas Prof. Zudan.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini selaras dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pemerintahan digital sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.
Dalam implementasinya, BKN telah menghadirkan platform ASN Digital yang mengintegrasikan 47 layanan kepegawaian dan telah digunakan oleh lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta.
Selain itu, sistem e-Kinerja BKN yang kini dimanfaatkan oleh 5,7 juta ASN memungkinkan pemantauan kinerja secara real time, mulai dari harian hingga tahunan melalui dashboard nasional. Langkah ini dinilai menjadi tonggak penting dalam menciptakan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas.
Dalam penguatan manajemen talenta, BKN juga mencatat peningkatan signifikan hingga 388 persen melalui pembangunan talent pool nasional yang menjadi acuan dalam promosi, rotasi, dan mobilitas ASN secara objektif dan transparan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap ASN mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan kompetensi dan kinerja. Sistem merit harus ditegakkan tanpa kompromi demi menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional,” tambahnya.
BKN juga menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi, yang mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta 97 kementerian dan lembaga pemerintah. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan manajemen ASN berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Di sisi pengawasan, hingga Maret 2026, BKN menemukan 11,42 persen pengajuan kepegawaian yang tidak sesuai prinsip merit. Sebagai tindak lanjut, BKN telah mengirimkan 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar.
Tidak hanya itu, BKN juga terlibat aktif dalam mendukung agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat, serta mendukung rekrutmen tenaga guru dan pendidikan dalam skala besar.
Dengan total 6,7 juta ASN yang didominasi oleh jabatan fungsional seperti guru dan dosen, kebijakan ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap sektor strategis pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, BKN juga telah menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33 persen per hari.
“Kami optimistis, melalui digitalisasi dan penguatan sistem merit, ASN Indonesia akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdaya saing global,” tutup Prof. Zudan.
Penulis: Sudirlam
Sumber: Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN)
