JAKARTA | KlikNusa.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjadikan isu kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai perhatian utama pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan kepala daerah perlu memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja, yang berlangsung di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” ujar Mendagri.
Ia menyadari kemampuan fiskal masing-masing daerah sangat beragam. Bagi daerah dengan keterbatasan fiskal, diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar program tetap dapat berjalan. Mendagri juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada para kepala daerah terkait isu kesehatan jiwa, sehingga dukungan yang diberikan dapat optimal.
“Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” jelasnya terkait rencana pertemuan khusus secara virtual dengan kepala daerah.
Kemendagri akan mengawal agar isu kesehatan jiwa anak dan remaja masuk ke dalam APBD. Pihaknya juga akan menerbitkan surat edaran terkait peran Pemda dalam merespons isu tersebut, dengan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait, seperti Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, dan Menko PMK.
Mendagri juga mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal, guna memotivasi Pemda lebih serius menangani isu ini.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
Di akhir pertemuan, sembilan menteri yang hadir menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja sebagai langkah konkret dalam memperkuat program ini di tingkat daerah.
Penulis: Sudirlam
Sumber: Puspen Kemendagri
