Nusron Wahid Gaungkan Kepemimpinan Berbasis Kemanusiaan: “Kebijakan Harus Memanusiakan Manusia”

Senin, 27 April 2026 - 10:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Banyumas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik saat menjadi narasumber dalam forum Nusantara Young Leaders yang digelar di Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (25/04/2026).

Dalam sesi bertajuk “Total Politik”, di hadapan mahasiswa dari berbagai kampus, Nusron menyampaikan bahwa pengalaman sebagai aktivis mahasiswa membentuk cara pandangnya dalam memimpin, terutama dalam menangani persoalan pertanahan yang kerap kompleks dan sensitif di tengah masyarakat.

“Karena kita (mantan) aktivis mahasiswa, cara menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan yang kemanusiaan dan berkeadilan. Manusia harus kita tempatkan sebagai yang utama. Semua kebijakan harus memanusiakan manusia,” tegas Nusron.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa arah kebijakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak semata berorientasi administratif, melainkan juga menempatkan aspek sosial dan keadilan sebagai fondasi utama. Dalam konteks agraria, pendekatan ini dinilai penting mengingat banyaknya konflik lahan yang menyangkut hak hidup masyarakat.

Lebih jauh, Nusron mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan amanah yang harus diukur dari kebermanfaatannya bagi rakyat. Ia menekankan bahwa keberlangsungan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut memberi dampak nyata.

“Yang namanya jadi pejabat itu harus hati-hati. Segala sesuatu di dunia, selama bermanfaat pasti akan bertahan. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin bisa bertahan. Itu kata kuncinya,” ujarnya.

Dalam paparannya, Nusron juga mengaitkan prinsip kepemimpinan dengan nilai moral dan spiritual. Ia menyinggung pesan keagamaan yang mengingatkan bahwa pemimpin yang mempersulit rakyat akan menghadapi kesulitan, sedangkan yang mempermudah dan mengangkat harkat masyarakat akan dimuliakan.

Pesan tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika. Bagi Nusron, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari dampak kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di hadapan para mahasiswa, ia turut mengajak generasi muda untuk tetap kritis, namun dengan arah dan tujuan yang jelas. Kritik, menurutnya, adalah bagian penting dari demokrasi, tetapi harus dibangun dengan niat untuk memperbaiki, bukan sekadar mencela.

“Kritik itu wajib bagi mahasiswa. Kamu jangan jadi aktivis kalau tidak bisa mengkritik. Tapi sengsara kalau mengkritik tidak tahu tujuannya untuk negeri,” kata Nusron.

Acara Nusantara Young Leaders yang mengusung tema “Mencetak Negarawan, Membangun Peradaban” ini digagas oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan generasi muda dalam membahas arah kepemimpinan nasional ke depan.

Diskusi berlangsung dinamis dengan dipandu oleh Arie Putra dan Budi Adiputro, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa terkait isu agraria, kepemimpinan, hingga masa depan kebijakan publik di Indonesia.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Sri Rejeki.

Melalui forum ini, pesan kuat yang disampaikan Nusron tidak hanya relevan bagi kalangan mahasiswa, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan: bahwa inti dari setiap keputusan negara adalah manusia itu sendiri. Kebijakan yang adil, humanis, dan berpihak pada rakyat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Berita Terkait

Berikan Orasi Ilmiah, Mendes Yandri Ajak Lulusan UIN SMH Banten Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
Kementerian ATR/BPN Adakan Sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat untuk Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Tana Toraja
Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 20:00 WITA

Berikan Orasi Ilmiah, Mendes Yandri Ajak Lulusan UIN SMH Banten Ciptakan Lapangan Kerja di Desa

Jumat, 31 Juli 2026 - 18:13 WITA

Kementerian ATR/BPN Adakan Sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat untuk Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Tana Toraja

Senin, 27 April 2026 - 10:16 WITA

Nusron Wahid Gaungkan Kepemimpinan Berbasis Kemanusiaan: “Kebijakan Harus Memanusiakan Manusia”

Selasa, 14 April 2026 - 19:50 WITA

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

Berita Terbaru