JAKARTA | Kliknusa.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menegaskan bahwa nilai-nilai Zona Integritas (ZI) harus benar-benar dihayati dan diterapkan oleh seluruh aparatur pengadilan, tanpa terkecuali, termasuk petugas keamanan. Menurutnya, Zona Integritas tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kebiasaan kerja, keteladanan, dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Muchlis saat memberikan pembinaan kepada pimpinan, hakim, dan seluruh aparatur Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Balai, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini berlangsung setelah dirinya melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas pelayanan di lingkungan pengadilan tersebut.
Muchlis menekankan bahwa integritas merupakan komitmen jangka panjang yang harus dibuktikan melalui tindakan nyata, termasuk keberanian menolak segala bentuk penyimpangan. Penerapan Zona Integritas, lanjutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pengadilan secara kolektif dan kolegial.
Dalam pembinaannya, ia menyampaikan empat strategi utama untuk memperkuat integritas dan meminimalkan pelanggaran di lingkungan peradilan.
Pertama, keteladanan pimpinan dan hakim dalam menerapkan nilai-nilai integritas. Kedua, pengawasan melekat oleh atasan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2016.
Ketiga, pelaksanaan Zona Integritas yang benar-benar dihayati dan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif atau seremoni. Keempat, peningkatan profesionalitas aparatur, termasuk pengelolaan media dan evaluasi diri satuan kerja.
“Karena itu, mari kita tingkatkan intelektualitas dan selalu menjaga integritas,” ujar Muchlis.
Tinjau Langsung Kualitas Pelayanan Pengadilan
Sebelum memberikan pembinaan, Muchlis terlebih dahulu meninjau sejumlah fasilitas pelayanan di PA Pangkalan Balai. Lokasi yang dikunjungi meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pos Bantuan Hukum (Posbakum), ruang mediasi, ruang tunggu sidang, hingga area parkir.
Dalam peninjauan tersebut, Muchlis berdialog dengan petugas pelayanan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan secara cepat, tepat, dan ramah terhadap masyarakat pencari keadilan.
Ia juga mengarahkan agar fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, kedisiplinan aparatur terus dijaga, serta penggunaan teknologi informasi diperkuat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengadilan.
PA Pangkalan Balai Tunggu Pengumuman WBK
Sementara itu, PA Pangkalan Balai dilaporkan telah menyelesaikan seluruh tahapan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Saat ini, satuan kerja tersebut tinggal menunggu pengumuman resmi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku Tim Penilai Internal.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PA Pangkalan Balai turut memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih satuan kerjanya.
Capaian tersebut di antaranya kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak, serta penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menghibahkan tanah seluas 2.000 meter persegi untuk pembangunan rumah susun bagi hakim dan pegawai. Hibah tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan sarana dan prasarana lembaga peradilan.
Pembinaan Bertema Intellectual & Integrity
Sebagai informasi, kegiatan pembinaan tersebut mengusung tema “Intellectual & Integrity” dan merupakan bagian dari program pembinaan serta pengawasan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terhadap satuan kerja di wilayah hukum PTA Palembang.
Dalam kegiatan tersebut, Muchlis didampingi Wakil Ketua PTA Palembang Drs. H. Nuheri, S.H., M.H., Hakim Yustisial Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si., serta Kepala Subbagian Rumah Tangga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Offend Adetriartna, S.AP.
Melalui pembinaan tersebut, diharapkan seluruh aparatur peradilan semakin memperkuat intelektualitas, profesionalitas, dan integritas sehingga pembangunan Zona Integritas benar-benar tercermin dalam budaya kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penulis: Sudirlam
Sumber: Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia
