JAKARTA | Kliknusa.id – Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) membuka uji publik terhadap rekam jejak peserta Seleksi Pengadaan Calon Hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan integritas calon hakim sekaligus mencegah masuknya peserta yang memiliki catatan perilaku negatif.
Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung (MA) juga menerbitkan larangan bagi seluruh aparatur peradilan untuk menjadi pemilik, pengelola, penasihat, konsultan, maupun pengajar pada lembaga bimbingan belajar (bimbel) persiapan seleksi calon hakim dan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kebijakan tersebut bertujuan mencegah benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta praktik yang dapat merusak sistem merit dan kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan.
Uji Publik Dibuka hingga 23 November 2026
Uji publik rekam jejak peserta seleksi calon hakim dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Bawas MA Nomor 9433/BP/KP1.1.2/XI/2026, sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2973/SEK/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 6 November 2026 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi.
Melalui kebijakan tersebut, aparatur internal peradilan maupun masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan masukan, tanggapan, dan informasi mengenai rekam jejak negatif peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Penyampaian tanggapan dibuka paling lambat 23 November 2026 melalui portal Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung di alamat:
https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji%20publik
Penelusuran rekam jejak peserta mencakup tiga aspek utama, yakni kejujuran, profesionalisme, dan kesusilaan.
Pada aspek kejujuran, Bawas MA menilai perilaku antisuap dan antigratifikasi, tidak melakukan pungutan liar, tidak menyalahgunakan keuangan negara maupun keuangan perkara, menghindari kolusi dan nepotisme, serta menyampaikan laporan harta kekayaan secara jujur.
Sementara itu, aspek profesionalisme mencakup sikap profesional dalam menjalankan tugas, tidak berinteraksi dengan pihak beperkara di luar ketentuan, disiplin terhadap jam kerja, menjaga komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak menunjukkan afiliasi atau keberpihakan politik.
Adapun aspek kesusilaan meliputi kepatuhan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, tidak melakukan tindakan amoral, tidak terlibat perselingkuhan, bersikap santun, tidak berjudi, tidak menyalahgunakan narkoba, serta menjaga perilaku dan tanggung jawab pribadi.
Selain itu, penyelesaian utang piutang secara bertanggung jawab serta tidak mempertontonkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan (flexing) juga menjadi bagian dari penilaian rekam jejak.
Seluruh Pengadilan Diminta Sebarluaskan Pengumuman
Untuk memperluas jangkauan informasi, Kepala Bawas MA, Muh. Djauhar Setyadi, melalui Surat Nomor 9436/BP/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 11 November 2026, meminta dukungan seluruh pimpinan tinggi Mahkamah Agung, Panitera, Sekretaris MA, serta ketua dan kepala pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama di seluruh Indonesia.
Seluruh satuan kerja diminta menyebarluaskan pengumuman uji publik kepada jajaran internal dan masyarakat melalui situs web resmi masing-masing.
Media publikasi yang dapat digunakan antara lain banner, pop-up, carousel, maupun media visual sejenis dengan memanfaatkan materi yang telah disediakan melalui tautan:
https://bit.ly/UjiPublikCakim2016
Materi publikasi tersebut wajib dilengkapi tautan aktif yang mengarahkan pengunjung menuju portal Uji Publik SIWAS Mahkamah Agung.
MA Larang Aparatur Terlibat Bisnis Bimbingan Belajar
Di sisi lain, Kepala Bawas MA menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026 tentang Larangan bagi Aparatur Mahkamah Agung Menjadi Pemilik, Pengelola, dan/atau Pengajar Bimbingan Belajar Seleksi Calon Hakim dan CPNS.
Penerbitan surat edaran tersebut merupakan respons atas maraknya penyelenggara bimbingan belajar yang menggunakan nama instansi, logo, jabatan, maupun atribut kedinasan Mahkamah Agung dalam kegiatan promosi.
MA menegaskan bahwa benturan kepentingan (conflict of interest) dapat menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut berpotensi merusak sistem merit serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan.
Larangan tersebut berlaku bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung, baik unsur hakim, kepaniteraan, maupun kesekretariatan.
Mereka dilarang menjadi pemilik, pendiri, pengelola, penasihat, konsultan, ataupun pengajar pada lembaga, badan usaha, maupun penyelenggara bimbingan belajar dan kursus yang berkaitan dengan persiapan seleksi calon hakim serta CPNS.
Selain itu, aparatur juga dilarang menggunakan nama instansi, jabatan, seragam, logo, sertifikat, maupun atribut kedinasan dalam kegiatan promosi, brosur, dan materi pemasaran bimbingan belajar.
Larangan lainnya mencakup pembocoran informasi internal, data, kisi-kisi, serta modul rahasia seleksi yang tidak tersedia bagi masyarakat umum. Aparatur juga tidak diperbolehkan menjadi perantara atau calo maupun memberikan jaminan kelulusan yang menimbulkan kesan adanya keuntungan tidak sah (undue advantage).
Pelanggaran Dapat Berujung Sanksi Disiplin Berat
Surat edaran tersebut berlandaskan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan nilai akuntabilitas, integritas, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan tindakan yang dipengaruhi kepentingan pribadi atau bisnis sehingga mengganggu netralitas.
Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang melarang penyalahgunaan wewenang dan tindakan menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tahun 2009, serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2022 mengenai larangan tindakan yang menimbulkan pertentangan kepentingan dan merusak martabat peradilan.
Setiap aparatur yang terbukti melanggar ketentuan tersebut akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi disiplin, termasuk hukuman disiplin berat sesuai jenis pelanggarannya.
Melalui pelaksanaan uji publik dan penerbitan surat edaran tersebut, Mahkamah Agung berupaya memperkuat pengawasan internal, menjaga integritas proses seleksi calon hakim, serta memastikan seluruh aparatur peradilan tetap profesional dan bebas dari benturan kepentingan.
Penulis: Sudirlam
Sumber: Humas Mahkamah Agung
