JAKARTA – Persidangan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), menjadi perhatian setelah kuasa hukum Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., menyatakan mencabut Bukti P-5 yang sebelumnya diajukan dalam perkara tersebut.
Pencabutan dokumen berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 itu dipertanyakan pihak Tergugat I, James Tono, melalui kuasa hukumnya, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), dari Mustika Raja Law Office.
Menurut Hoky, dokumen tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dasar pengenaan klausul penalti 100 kali lipat dalam perhitungan tuntutan kerugian sebesar Rp5,56 miliar. Karena itu, ia mempertanyakan implikasi pencabutan bukti tersebut terhadap dasar perhitungan tuntutan Penggugat.
“Dokumen itu sebelumnya menjadi bagian penting yang dipersoalkan dalam perkara ini. Kami ingin mengetahui bagaimana dasar perhitungan tuntutan apabila bukti yang dikaitkan dengan klausul penalti tersebut kini dicabut,” ujar Hoky.
Ia juga menyoroti pembatalan pemeriksaan 10 orang saksi yang menurut pihaknya telah hadir di pengadilan. Hoky menyebut, kuasa hukum Penggugat menyampaikan rencana untuk kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai alasan pembatalan pemeriksaan saksi.
Bagi pihak Tergugat I, kedua hal tersebut perlu mendapat perhatian dalam proses persidangan. Meski demikian, penilaian mengenai konsekuensi hukum pencabutan bukti maupun pembatalan pemeriksaan saksi sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
Selain itu, Hoky turut menyampaikan keberatan terkait interaksi antara kuasa hukum Penggugat dan sejumlah wartawan yang melakukan peliputan di ruang sidang. Ia meminta agar keberatan terhadap aktivitas jurnalistik disampaikan melalui mekanisme dan tata tertib persidangan, tanpa menimbulkan kesan intimidasi terhadap wartawan.
Menurutnya, seluruh pihak, termasuk advokat dan jurnalis, wajib menghormati ketentuan serta tata tertib yang berlaku di lingkungan pengadilan.
Hoky mengungkapkan, pendampingan hukumnya kini juga mencakup enam pihak yang berkaitan dengan rangkaian persoalan 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua. Ia menyebut enam orang yang telah memberikan kepercayaan pendampingan hukum kepadanya, yakni James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, Juwandi Sulianto, dan Sekar Winarsih.
Dalam keterangannya, Hoky juga menyampaikan bahwa terdapat tiga laporan polisi yang telah dibuat terkait rangkaian persoalan tersebut. Namun, proses dan perkembangan setiap laporan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Ia mengajak masyarakat yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum dengan tetap mengedepankan bukti, prosedur, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Sidang Berlanjut 19 November 2026
Persidangan perkara Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. dijadwalkan kembali berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, pukul 15.30 WIB, di Ruang Sarwata, Lantai 3, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Perkara tersebut merupakan gugatan Sally Chandra terhadap James Tono dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Hoky menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti proses hukum dan menyerahkan penilaian atas seluruh fakta persidangan kepada majelis hakim.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi
Untuk menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Dr. Andi Widiatno Hummerson selaku kuasa hukum Penggugat, Sally Chandra selaku Penggugat, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, atau hak jawab atas informasi yang diberitakan.
Setiap tanggapan yang disampaikan akan dipertimbangkan untuk dimuat secara proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
