Jakarta – Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan integritas di tubuh Korps Bhayangkara. Melalui kebijakan mutasi terhadap 54 personel Polri, termasuk tiga perwira yang tengah menjalani evaluasi internal, Kapolri mengirimkan pesan tegas bahwa pembenahan institusi dilakukan tanpa pandang bulu.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap personel yang menghadapi persoalan etik maupun pidana, sekaligus bentuk penyegaran organisasi.
Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, membenarkan adanya pergeseran jabatan tersebut sebagai bagian dari mekanisme internal Polri.
“Untuk kategori evaluasi atau demosi, terdapat tiga pejabat yang mengalami pergeseran jabatan. Salah satunya adalah Kombes Pol. Edy Setyanto Erning Wibowo yang sebelumnya menjabat Kapolresta Sleman Polda DIY. Ia kini dimutasikan ke Divkum Polri,” ujar Johnny dalam keterangan resminya, Sabtu (28/2/2026).
Salah satu perwira yang dimutasi adalah Kombes Pol. Edy Setyanto Erning Wibowo yang sebelumnya menjabat Kapolresta Sleman Polda DIY. Posisi tersebut kini diisi oleh Kombes Pol. Adhitya Panji Anom yang sebelumnya menjabat Akreditor Propam Kepolisian Madya TK III Divpropam Polri.
Selain itu, AKBP Didik Putra Kuncoro dicopot dari jabatan Kapolres Bima Kota Polda NTB dan dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolres Bima Kota kini dipercayakan kepada AKBP Mubiarto Banu Kristanto, sebelumnya Kasat PJR Ditlantas Polda NTB.
Pejabat ketiga yang menjalani mutasi evaluasi adalah AKBP Natalena Eko Cahyono. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Bungo Polda Jambi dan kini dimutasikan menjadi Pamen Polda Jambi. Kursi Kapolres Bungo selanjutnya diisi oleh AKBP Zamri Elfino, yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Jambi.
Kapolri dalam penegasannya menyampaikan bahwa mutasi bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan instrumen pembinaan dan penegakan disiplin untuk menjaga marwah institusi.
“Polri adalah institusi yang berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Setiap anggota wajib menjaga integritas, profesionalitas, dan kehormatan diri. Tidak ada ruang bagi pelanggaran etik maupun penyalahgunaan kewenangan. Evaluasi dan penindakan akan kami lakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,” tegas Kapolri.
Ia juga menekankan bahwa pembenahan internal merupakan bagian dari komitmen reformasi berkelanjutan di tubuh Polri.
“Promosi adalah penghargaan bagi yang berprestasi, sementara evaluasi adalah konsekuensi bagi yang melanggar. Kami ingin memastikan Polri hadir sebagai institusi yang bersih, kuat, dan dipercaya rakyat,” lanjutnya.
Langkah mutasi ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri, Polri terus berbenah dan menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
